Mengapa Pemerintah Membuat Pajak Smartphone ??!

Share

Seperti diinfokan sebelumnya, bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bahwa smartphone (ponsel pintar) tercatat menyumbang impor terbesar nomor lima setelah minyak mentah. Kondisi tersebut merupakan salah satu alasan yang mendasari pemerintah akhirnya mengenakan Pajak Penghasilan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk smartphone.

Menurut Kepala Pelaksana Tugas Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu,Bambang Brodjonegoro, telepon seluler termasuk dalam kombinasi kategori barang modal dan konsumtif sehingga ikut berkontribusi terhadap defisit neraca transaksi berjalan (current account).

“Smartphone impor menempati posisi nomor lima setelah bensin yang berada di urutan pertama dan minyak mentah penyumbang impor terbesar kedua,” ungkap Bambang di Jakarta, seperti ditulis Kantor Berita Antara.

Dari data Kemenkeu, impor telepon seluler sampai dengan Juni 2013 mencapai US$ 1,2 miliar atau turun dibanding periode yang sama 2012 sebesar US$ 1,3 miliar. Sedangkan pada tahun lalu, nilai impornya menembus US$ 2,6 miliar. Lebih jauh Bambang menjelaskan, salah satu alasan kebijakan pengenaan PPnBM pada smartphone bertujuan untuk mengurangi atau mencegah penyelundupan.

Baca Juga :   Antara Operasi Sistem Windows, Android dan iOS

“Yang tidak selundupan atau legal saja sudah miliaran dolar AS, apalagi yang selundupan. Kalau lebih besar lagi nilainya, pasti akan lebih menakutkan. Meski data barang impor selundupan tidak tercatat, tapi tetap harus dibeli dengan dolar, jadi akan ada rupiah yang ditukar dolar,” terang Bambang.

Namun demikian, Bambang menilai, pemerintah tidak serta merta menghantam smartphone dengan pajak barang mewah yang lebih tinggi. “Makanya kami melihat aspek teknologi dan harga. Jadi (pajak) tidak akan sebesar mobil mewah. Pastinya tarif yang dikenakan sangat bersaing,” ujarnya.

Bambang berharap, aturan PPnBM berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dapat segera terbit. “Kemenkeu sih maunya cepat. Tapi kan kalau bentuknya PP harus dikoordinasikan dengan Kementerian lain, apakah setuju atau tidak.” tambahnya.

Share